Digitren.id – Pada Senin (5/10/2020) DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Isu UU Cipta Kerja Omnibus Law pdf dinilai merugikan para pekerja dan hanya memberikan keuntungan bagi segelintir pihak tertentu. Meskipun sudah diresmikan, nyatanya sejumlah fraksi menyatakan penolakan RUU ini. Salah satunya F-Demokrat.
Setelah dikeluarkannya UU Ciptaker ini, banyak kalangan buruh yang akan melakukan gerakan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap UU tersebut. Meskipun sebelumnya sudah menuai protes dari para buruh, pemerintah dan DPR seolah tak memperhatikan hal tersebut. Sampai akhirnya DPR RI melanjutkan upaya pengesahan RUU yang masuk ke dalam paket Omnibus law.
Debat Pasal Undang-Undang Cipta Kerja
Daftar Isi
Apa Itu UU Omnibus Law Cipta Kerja?
RUU omnibus law pdf yang kini tengah menjadi kontroversi khususnya di kalangan buruh belum begitu dipahami oleh masyarakat. Secara terminologi, omnibus artinya ‘untuk semuanya’. Dilihat dari konteks hukum, omnibus law berarti hukum yang mencakup untuk semua UU yang mengatur hal banyak.
Baca juga: Cara Mencegah Virus Korona
Sederhananya, omnibus law merupakan suatu konsep pembuatan regulasi yang mengkombinasikan beberapa substansi aturan berbeda untuk menjadikan satu peraturan dalam satu payung hukum. Salah satu bagian dari omnibus bus law ini yaitu RUU Cipta Kerja.
Isi Draft Omnibus Law Pdf Yang Dianggap Rugikan Buruh
Berikut ini beberapa poin dalam draft omnibus law pdf yang banyak menuai kontroversi di kalangan masyarakat terutama dari kalangan buruh.
- Upah minimum kota atau kabupaten terancam hilang
Konfderasi Serikat Pekerja Indonesia menolak aturan baru mengenai skema pengupahan yang disahkan dalam RUU Cipta Kerja. Aturan tersebut diklaim memungkinkan skema pengupahan meniadakan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) dan menjadikan UMP sebagai acuan besaran nilai gaji.
- Besaran pesangon PHK berkurang
Dalam draf RUU omnibus law pdf pemerintah memangkas besaran pesangon yang seharusnya wajib diberikan pengusaha jika melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa aturan dalam draft omnibus law ini ada plus minusnya.
- Hapus cuti haid bagi perempuan
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merubah ketentuan cuti khusus yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satunya yaitu penghapusan cuti saat haid pertama bagi perempuan.
Selain cuti haid, cuti untuk keperluan menikah, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan atau keguguran kandungan juga dihapuskan. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Nining Elitos mengatakan bahwa RUU ini semakin tidak memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan.
- Nasib outsourcing semakin tak jelas
Ketua Umum KASBI menilai RUU Cipta Kerja membuat nasib para pekerja outsourcing semakin tidak jelas. Penghapusan pasal 64 dan 65 dalam UU Ketenagakerjaan menunjukkan lepasnya hubungan hukum dan perlindungan.
- Pekerja bisa dikontrak seumur hidup
RUU omnibus law pdf memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengontrak pekerja tanpa batasan waktu. Dengan aturan yang ada dalam RUU ini, maka kedepannya tidak ada lagi batasan seseorang bisa dikontrak.
Demikian itu sekilas tentang omnibus law pdf yang saat ini menjadi perbincangan hangat di Negeri ini. RUU omnibus law memang sudah disahkan saat ini dan mendapatkan berbagai reaksi. Terutama dari kalangan buruh yang merasa dirugikan dengan keputusan disahkannya Undang-undang cipta kerja tersebut. Hingga kini beragam reaksi dan penolakan atas hal tersebut masih terus memanas. Pada intinya banyak pihak yang menginginkan agar omnibus law ini dibatalkan.
Baca juga: 12 Poin Hoax Omnibus Law dan Bantahannya versi Seword.com
Paparan Omnibus Law – 12 Februari 2020 12.00
RUU Cipta Kerja FINAL – Paripurna
The Review
Omnibus Law Pdf
Isi UU Omnibus Law Pdf - Tetap Disahkan Meskipun Ditolak Buruh
