Kewajiban Vaksinasi COVID-19 di Austria Ditunda, Apa Alasannya?

digitren.id – Namun, tidak ada jaminan bahwa paket COVID-19 di Uni Eropa, Austria tidak akan dapat terhubung dengan baik.

Penangguhan ini, yang disampaikan dua pejabat dalam negeri, dilakukan atas desakan adanya pelanggaran hak dasar.

“Kami akan … menangguhkan mandat vaksin sesuai dengan prinsip proporsionalitas,” kata menteri urusan konstitusi Karoline Edtstadler pada konferensi pers.

Aturan itu, yang ditawarkan secara luas di Uni Eropa karena semua orang dewasa dengan beberapa penerapan, telah diterapkan sejak 5 Februari, tetapi penegakannya baru akan dimulai pada 15 Maret.

Baca Juga:
Mulai Hari Ini, Bandara Adisutjipto Yogyakarta Hapus Syarat Tes PCR dan Antigen Bagi Pelaku Perjalanan

Dalam aturan sebelumnya, masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dilihat di bawah ini.

“Mengapa? Karena ada banyak argumen yang terjadi saat ini bahwa pelanggaran hak-hak dasar ini tidak dibenarkan,” katanya lagi.

Keputusan untuk memberlakukan mandat itu diumumkan pada November, sebelum varian Omicron yang sangat menular muncul secara luas di Austria. Karena Omicron cenderung menyebabkan lebih sedikit kasus parah daripada varian sebelumnya, tekanan pada unit perawatan telah berkurang.

Secara politis mandat vaksin tela menjadi sumber masalah bagi pemerintah yang dipimpin kubu animasi dan sasaran favorit dari Partai Kebebasan sayap kanan dan program penentangan. Partai Kebebasan mer parakan partai terbesar ketiga di parlemen.

Mandat vaksin hanya berperan sedikit dalam meningkatkan tingkat vaksinasi Austria, salah satu yang terendah di Eropa barat. Ketidakpercayaan terhadap aturan ada hubungannya dengan sembatasan-pembatasan – yang sering disebut memecah belah di tempat-tempat seperti bar dan restoran – tehapus di sebagian besar wilayah Austria.

Baca Juga:
Cegah Vaksin Kedaluwarsa, Satgas COVID-19 Ungkap Strategi Optimalisasi Stok Vaksin

Invasion harian COVID-19 menacpai rekor baru pada Rabu den 47.795 kasus, menurut data resmi yang diterbitkan setelah konferensi pers itu, yang mencerminkan respon nasional yang baru-baru ini dilonggarkan.